Cara Daftar Korban Judi Slot Online
Situs Bawaslu Makassar
Pada Agustus, situs Badan Pengawas Pemilu (Bawasli) Makassar pernah diretas dan tidak bisa diakses dengan tampilan web utama berubah menjadi situs judi online.
Situs itu tidak dapat diakses oleh publik sejak awal 2023 meski kala itu berhasil dipulihkan. Pada Agustus, situs itu kembali lagi menjadi sasaran hacker.
Peretas website Bawaslu Makassar hanya meninggalkan sebuah catatan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
"Sungguh menyenangkan bisa bermain-main di server kepemerintahan."
"I am verry happy and angry to know about the bad and dark side of goverment."
Salah satu sub domain milik Kementerian Pertanian, yaitu satudata.pertanian.go.id, juga pernah disusupi peretas judi online.
Penelusuran CNNIndonesia.com pada Januari 2023, situs tersebut masih menampilkan judi online slot. Saat diakses pada Rabu (6/9), situs itu sudah tidak lagi ditebengi judi online.
Berikut sub domain milik Kementan yang sempat ditebengi judi online.
https://satudata.pertanian.go.id/vendor/-/slot-gacor/
https://sumut.litbang.pertanian.go.id/-/
https://ntb.litbang.pertanian.go.id/pub/
Situs Kementerian Perhubungan
Situs milik Kementerian Perhubungan juga tidak lolos dari serangan peretas. Modusnya sama, digunakan sebagai wadah untuk bermain judi online di situs https://sipandu.dephub.go.id.
Padahal, situs Sipandu merupakan website yang berisi informasi pemanduan dan penundaan kapal. Artinya, publik memanfaatkan situs ini untuk traffic kapal laut yang beroperasi di bawah Kemenhub.
Meski sempat menampilkan judi online, pada Rabu (6/9), judi online di situs tersebut sudah hilang dan tak lagi bisa diakses.
JAKARTA - Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute (TII) Dewi Rahmawati Nur Aulia menilai wacana mengikutsertakan korban judi nline sebagai penerima manfaat dana bantuan sosial (bansos) yang dikelola oleh Kementerian Sosial sebagai langkah yang tidak tepat.
Dewi mengingatkan bahwa ketentuan penerima dana bansos sudah diatur dalam undang-undang yakni masyarakat miskin, mulai dari yang berstatus hidup tidak layak hingga menjalani pengupahan di bawah upah minimum. Sedangkan para korban judi online melakukan aktivitas nirmanfaat itu atas kemauan mereka sendiri, hingga kemudian kehilangan harta dan mungkin terjerat utang.
"Seperti yang kita ketahui, para pelaku ini kan sebenarnya mereka melakukan aktivitas itu kan merupakan atas keputusan pribadi," kata Dewi di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya, masyarakat yang terjerat dalam judi online lebih dari setengahnya merupakan kelompok dengan penghasilan yang cukup, bahkan beberapa korban merupakan kalangan dengan upah lebih tinggi dari upah minimum.
Ia menilai kondisi korban yang menjadi miskin akibat terjerat judi online dilakukan secara sadar sejak semulanya dan atas keputusan pribadi, bukan diakibatkan karena kemiskinan struktural.
Oleh karena itu, Dewi justru menekankan pemerintah seharusnya lebih menggiatkan literasi mengenai bahaya judi online serta pengelolaan finansial agar masyarakat memahami betul cara investasi dengan tepat dan tidak tergoda untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara instan melalui judi online.
Di samping itu, ia juga menilai Kementerian Sosial masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam hal data penerima manfaat dana bansos yang tercantum dalam sistem DTKS sehingga lebih baik kementerian dan lembaga terkait fokus memperbaiki hal tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada Kamis 13 Juni di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, menegaskan bahwa praktik judi baik secara langsung maupun daring (online), dapat memiskinkan masyarakat, sehingga kalangan tersebut kini berada di bawah tanggung jawab kementerian yang ia pimpin.
Muhadjir mengaku telah melakukan banyak advokasi untuk korban judi online, bahkan memasukkan mereka dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan sosial.
"Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial, kita minta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk turun melakukan pembinaan dan memberi arahan," kata Muhadjir.
Presiden RI Joko Widodo juga telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024.
Satgas tersebut dipimpin Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Wakil Ketua Satgas, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie sebagai Ketua Harian Pencegahan, dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong sebagai Wakil Ketua Harian Pencegahan.
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Belanja di App banyak untungnya:
KORBAN JUD SLOT ONLINE TERBARU MASIH MUDA KECANDUAN JUDI
Sejumlah situs dan akun media sosial milik pemerintah pernah diretas atau ditumpangi oleh promosi judi online (judol), termasuk kanal YouTube DPR RI. Berikut daftarnya.
Pagi ini, Rabu (6/9), akun YouTube DPR RI menampilkan live permainan judi online dengan bahasa Turki. Terpantau muncul empat video live dengan konten serupa.
Foto profil utama akun itu juga berubah, dilengkapi dengan tulisan 'Slot Baris'. Namun postingan yang diunggah di kolom video masih tersedia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal akun YouTube DPR RI ini terbilang sering diakses publik lantaran kerap menyiarkan langsung kegiatan rapat yang dilakukan oleh para anggota parlemen.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar tengah berupaya untuk memulihkan kembali akun YouTube yang dibajak itu.
"Langkah yang sudah kita ambil dari pagi tadi sudah menghubungi Google Indonesia untuk recovery akun Youtube DPR," kata Indra saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (6/9).
Tidak hanya kanal DPR RI, sejumlah situs lembaga pemerintahan juga pernah disusupi hingga diretas sepenuhnya oleh judi slot.
Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi, dalam unggahannya di Twitter pada 22 Agustus, menyebut ada sekitar 4 juta halaman web judi online yang nebeng situs pemerintah (domain go.id).
Menurutnya, situs-situs semacam ini merupakan hasil peretasan dengan metode deface, dan pengelola situs "tidak sadar, tidak lagi merawat situsnya, tidak lagi dikontrak untuk mengelola."
Ismail menyebut masih ada 3 juta situs-situs pemerintahan yang disusupi oleh judi online, meski lebih dari 800 ribu situs sudah diblokir oleh pemerintah sejak 2018.
Selain itu, 1,2 juta halaman web judi online juga menyusup ke situs-situs akadamik yang bisa dicari di mesin pencarian Google dengan kata kunci: gacor site:ac.id.
Sementara, Direktur lembaga riset siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan teknik ini disebut dengan mirroring, yakni memindahkan atau membuat situs serupa di situs milik perguruan tinggi dan pemerintah.
Motifnya ada dua hal. Pertama, untuk berjaga-jaga jika situsnya di-takedown Kominfo. Kedua, menumpang situs pemerintahan dan akademik dinilai lebih aman lantaran jarang dicek keamanan sibernya.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan pada Februari lalu mengatakan ada 461 situs dengan domain (go.id) disusupi judi online.
Penyebabnya karena faktor kurangnya pemahaman keamanan siber, padahal situs itu sudah lama tidak digunakan oleh kementerian maupun lembaga terkait.
Banyak yang sudah di-takedown, namun yang baru muncul lebih banyak lagi.
Berikut daftar situs-situs yang pernah di-hack atau ditebengi promosi judi online: